Pembebasan BPHTB – BPPRD – PERWAL
2024
Bd Kota Palangka Raya 2024 (47) : 9 Hlm.

• Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) PP No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB).
• Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan kawasan Permukiman, Menteri PU dan Mendagri No. 03.HK/KPTS/Mn/2024, No. 3015/KPTS/M/2024, No. 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan perkada mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah.
• Ruang lingkup perwali ini yaitu Pembebasan BPHTB bagi MBR dan Kriteria MBR.

• Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
• Lampiran file ini terdiri dari 9 hlm batang tubuh.