Koperasi dan UMK – PERDA – DPRD

2024

LD Kota Palangka Raya 2024 (10) : 18 Hlm, TLD No. 10

• Maksud ditetapkannya Pedoman Penyelenggaraan Koperasi dan UMK adalah sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan masyarakat atau penerima pelayanan dalam proses penyelenggaraan pelayanan administratif di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
• Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan, pemberian kesempatan berusaha dan perlindungan usaha.
• Koperasi didirikan dengan Akta Pendirian yang sudah disahkan oleh Pejabat berwenang.
• Khusus Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki unit Simpan Pinjam baik pola konvensional maupun syariah yang akan membuka kantor cabang atau cabang pembantu pada beberapa kecamatan wajib mendapat izin dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMP Kota Palangka Raya setelah memperoleh persetujuan Wali Kota.
• Setiap Koperasi wajib memiliki domisili hukum yang jelas.
• Setiap Koperasi wajib memiliki kantor dan kelengkapan administrasi.

• Peraturan Daerah Kota ini berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024.
• Lampiran file ini 23 Hlm (terdiri dari 18 hlm batang tubuh dan 5 hlm penjelasan).