Beranda
Tentang Kami
Sejarah JDIH Kota Palangka Raya
Dasar Hukum
Visi dan Misi
Makna Logo JDIH
Struktur Organisasi
Kontak
Produk Hukum
Telusuri Produk Hukum
Peraturan Perundang-Undangan
Monografi Hukum
Artikel Hukum
Putusan Pengadilan
Berita
Media
SOP
SOP Pengelolaan JDIH Pemerintah Kota Palangka Raya
SOP Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
SOP Rancangan Peraturan Walikota Palangka Raya
SOP Rancangan Keputusan Walikota Palangka Raya
Beranda
Tentang Kami
Sejarah JDIH Kota Palangka Raya
Dasar Hukum
Visi dan Misi
Makna Logo JDIH
Struktur Organisasi
Kontak
Produk Hukum
Telusuri Produk Hukum
Peraturan Perundang-Undangan
Monografi Hukum
Artikel Hukum
Putusan Pengadilan
Berita
Media
SOP
SOP Pengelolaan JDIH Pemerintah Kota Palangka Raya
SOP Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
SOP Rancangan Peraturan Walikota Palangka Raya
SOP Rancangan Keputusan Walikota Palangka Raya
Produk Hukum: Artikel Hukum
PRODUK HUKUM DAN SUB
Categories
Artikel Hukum
(45)
Artikel Hukum
(25)
Majalah Hukum
(1)
Majalah Hukum Nasional
(19)
Monografi Hukum
(58)
Buku Hukum
(30)
Naskah Akademik
(26)
Pengkajian Hukum
(2)
Peraturan Perundang-Undangan
(519)
Instruksi Gubernur
(1)
Instruksi Menteri
(2)
Keputusan Gubernur
(1)
Keputusan Walikota
(4)
Peraturan Daerah Kota
(107)
Peraturan Gubernur
(1)
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(10)
Peraturan Menteri
(21)
Peraturan Pemerintah
(47)
Peraturan Presiden
(5)
Peraturan Walikota
(310)
Surat Edaran
(1)
Undang-Undang
(9)
Putusan Pengadilan
(2)
Putusan Mahkamah Konstitusi
(1)
Tinjauan Hukum Terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture
Singapura Terapkan Circuit Breaker, Penyampaian Dokumen Dari Pengadilan Indonesia Terdampak
Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing
Menjaga Wibawa Dan Martabat Peradilan Melalui Protokol Persidangan Dan Keamanan
Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi
Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E-government
Menelusuri Informasi Melalui Hand Phone Bukan Pelanggaran Kode Etik
Perbedaan Pendapat Adalah Rahmat
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Pintu Gerbang Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Eksistensi Dokumen Elektronik Di Persidangan Perdata
1
2
3
4
5