bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja; bahwa dasar hukum peraturan wali kota ini terdapat pada pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007; bahwa pada psal 5 peraturan ini tercantum Sarana dan prasarana kerja yang meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas;

*peraturan ini memiliki 12 halaman dan 28 lampiran *peraturan ini berlaku pada tanggal 22 maret 2024