bahwa berdasarkan ketentuan PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan Minimal, juncto Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal RS, bidang kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warna negara secara minimal, sehingga RS sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlu menetapkan standar pelayanan minimal yang diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan keterukuran dan ketepatan sasaran;
bahwa pada pasal 6 peraturan wali kota ini tercantum pembinaan dan pengawasan berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, atau bantuan teknis lainnya;

*peraturan wali kota ini memiliki 9 halaman dan 8 lampiran
*peraturan wali kota ini berlaku pada tanggal 22 Maret 2024