bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2022 tentang petunjung teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan Anggaran pendapatan daerah yang menyatakan ketentuan mengenai peraturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah untuk pelaksanaan APBD diatur dengan peraturan kepala daerah; bahwa pada pasal 2 peraturan ini tercanum kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada pemerintah daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang persediaan (UP);

*peraturan wali kota ini memiliki 38 halaman dan 27 lampiran
*peraturan wali kota ini berlaku pada tanggal 22 Juli 2024