bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di lingkungan pemerintah kota palangka raya; bahwa dasar pembuatan peraturan wali kota ini yaitu ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; bahwa pada pasal 2 peraturan ini tercantum maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan wali kota ini yaitu sebagai pedoman teknis bagi tim evaluator dalam mengevaluasi AKIP Perangkat Daerah dan/atau Unit kerja di lingkungan Pemerintah daerah.

*peraturan wali kota ini memiliki 7 halaman dan 37 lampiran *peraturan wali kota ini berlaku sejak tanggal 1 april 2024